The Role of Stakeholders and Mechanism of Forest Area Gazettement of Gunung Birah Protected Area
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The gazettement of forest area is one of the significant aspects in forest designation that should be carried out to determine the legal framework regarding with the administrative and the physical status as well as forest boundaries. It is expected that the legal framework and precise forest area will support the powerful and purposeful forest management. The study aimed to find out the roles and the standpoints of stakeholders, to explore the mechanism, to identify and analyze the obstacles in the process, to formulate alternative effort in the process of forest area gazettement of Gunung Birah Protected Forest. It is expected that this study will enrich the concern on forestry policy especially regarding with the gazettement of the forest area, as well as provide the input to the ministry of forestry and local government in formulating strategies and policies in the implementation of forest area gazettement. The result indicated the stakeholders involved in the gazettement of Gunung Birah protected forest in KPHP Model Tanah Laut as well as their roles are the functionaries of KPHP Model Tanah Laut, local community adjacent to the forest area, regional office of forestry Planning (Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH), Local Government (The administration committee of forest boundary), and Central Government(the ministry of Environment and forestry). Constraints in the affirmation process of Gunung Birah protected forest areas in KPHP Tanah Laut can be divided into internal and external factors. Internal constraints include human errors in the compilation of Minute of Forest Boundary, incomplete implementation document thus the gazettement could not be processed, and the lack of socialization dealing with forest boundary to the local community adjacent to forest area. Meanwhile, the external constraints were the determination of forest boundaries stretch frequently intersects with settlement or other rights, the overlapping use of an area, the lack of public recognition on forest area boundary, the issuance of private land rights certificate in forest areas, and diverse interpretations on the status of forest area.
Downloads
Article Details
TROPICAL WETLAND JOURNAL is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2012, Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada KPHP dan KPHL, Jakarta.
Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.440/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Tanah Laut
Moleong, Lexy. 2007. Metodelogi Penelitian Kualitiatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
Statistik kehutanan Indonesia 2011. Jakarta: Kementerian Kehutanan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan perubahannya tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, LN No. 104, Tahun 1960, TLN No.2043
Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. No. 5 Tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No 3419
Undang-Undang Tentang Penataan Ruang. No. 24 Tahun 1992, LN No. 115 Tahun 1992, TLN No. 3501
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. No 23 Tahun 1997. LN No 68 Tahun 1997, TLN No 3699
Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
Peraturan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesatuan Pengelolaan hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Produksi (KPHP).
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Tentang Tata Hutan dan Penyusunan